Esensi Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji esensi pembentukan lembaga peradilan khusus sengketa proses pemilihan umum kepala daerah di Indonesia dan kedudukan hukum serta kompetensi lembaga peradilan khusus sengketa proses pemilihan kepala daerah di Indonesia. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan penelitian yang menggabungkan aspek normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa esensi pembentukan lembaga peradilan khusus sengketa proses pemilihan umum kepala daerah di Indonesia bertujuan untuk menjamin terselenggaranya proses demokrasi yang adil, jujur, dan berkepastian hukum melalui peradilan khusus yang secara khusus menangani sengketa pemilihan asas peradilan cepat, efektif, berkepastian hukum (adil), sederhana dan biaya ringan. kedudukan hukum lembaga peradilan khusus sengketa proses pemilihan kepala daerah di Indonesia memiliki landasan konstitusional yakni Pasal 24 (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 hanya berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan tidak menghilangkan ruang kebijakan hukum bagi pembentuk Undang-Undang untuk membentuk peradilan khusus melalui konsep open legal policy atau melalui kebijakan hukum terbuka yang merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang untuk membentuk mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan sebagai peradilan Tingkat pertama dan terakhir sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum karena putusan dari lembaga peradilan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kompetensi lembaga peradilan khusus sengketa proses pemilihan kepala daerah adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yakni sengketa pemilihan kepala daerah yang terjadi pada tahapan pemilihan.