The Obligation Of Local Content Requirements (Lcr) Of Power Plant From The Perspective Of The World Trade Organization (WTO)

Muzdalifah Mei Nurhayati

doi:10.29303/ulrev.v7i2.298

Articles

Vol 7 No 2 (2023): Unram Law Review(ULREV)

English

Muzdalifah Mei Nurhayati⁺⁻

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i2.298
Telah diserahkan: Juni 20, 2023
Diterbitkan: 2023-10-30

Abstrak

Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan bantuan investor asing untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ketentuan perdagangan diatur oleh World Trade Organization (WTO) dengan tujuan mengurangi segala hambatan atau barrier dalam perdagangan dunia. Seiring dengan masuknya berbagai produk dan investasi asing, pada umumnya negara berkembang juga akan memberlakukan ketentuan local content requirements yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah Indonesia mengatur tentang kadar minimal TKDN dalam pembangunan pembangkit listrik. Ketentuan TKDN tersebut secara normatif bertentangan dengan prinsip WTO yaitu National Treatment karena termasuk dalam illustrative list yang diatur dalam Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMS). Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji regulasi TKDN Indonesia terkait pembangunan pembangkit listrik terhadap perjanjian WTO untuk dilakukan analisis secara lebih mendalam. Melalui artikel ini, penulis ingin mengkaji apakah ketentuan TKDN yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia selaras dengan kebijakan WTO. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan TKDN Indonesia dapat melanggar ketentuan WTO, namun apabila kebijakan TKDN tersebut demi kesejahteraan masyarakat, maka hal tersebut dapat dikecualikan karena tidak untuk mengejar keuntungan secara komersial.

Referensi

Books
Mahmul Siregar, (2005) Perdagangan dan Penanaman Modal : Tinjauan terhadap Kesiapan Hukum di Indonesia dalam Menghadapi Persetujuan Perdagangan Multilateral yang Terkait dengan Peraturan Penanaman Modal, Medan : Universitas Sumatera Utara.
Peter Van den Bossche dan Werner Zdouc. (2017) The Law and Policy of the World Trade Organization Text, Cases and Materials, Cambridge: Cambridge University Press.
Journals
Chilenye Nwapi. (2015). “Defining the “Local” in Local Content Requirements in the Oil and Gas and Mining Sectors in Developing Countries”, Law and Development Review 2015; 8(1): 187-216
Holger P. Hester Meyer dan Laura Nielsen. (2014). “The Legality of Local Content Measures under WTO Law”, Journal of World Trade 48, no. 3 (2014): 553-592
Muh. Risnain, (2018). “The Model of Policy and Regulation of Local Content Requirements in Indonesia”, PADJAJARAN Journal of Law Volume 5 Number 3 Year 2018.
Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Tuni Caka Bawa Landra, (2015). “Penjabaran Standar Internasional TRIMS dan OECD dalam Ketentuan Hukum Penanaman Modal Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana, September 2015 Vol. 4, No. 3: 550-564
Firdaus, (2014) “Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No.1.
Regulations
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57 Tahun 2006 tentang penunjukkan PT Surveyor Indonesia (PT SI) dan PT Superintending Company of Indonesia (PT Sucofindo)
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2017 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
International Agreements
General Agreement in Tariffs and Trade (GATT) 1994
The General Agreement on Trade in Services (GATS)
Trade-Related Investment Measures (TRIMs)
International Reports
World Trade Organization, ‘Reports of the Appellate Body’, Canada – Measures Relating to The Feed-In Tariff Program (DS426) (World Trade Organization, 2013).
World Trade Organization, ‘Report of the Appellate Body’, India – Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Module (DS456), World Trade Organization, 2016).
World Trade Organization, ‘Recourse to Article 21.5 of The DSU by India’, India – Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Module (DS456) (World Trade Organization, 2018).
Thesis
Denny Felano, “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 2.1 Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMS) Terhadap Pelaksanaan Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Sektor Minyak dan Gas Bumi di Indonesia”, (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2021)
World Wide Web
Caesar Akbar, “Luhut Sebut Pihak yang Tak Terapkan TKDN Bisa Diberi Sanksi Pencopotan Jabatan”, https://bisnis.tempo.co/read/1460657/luhut-sebut-pihak-yang-tak-terapkan-tkdn-bisa-diberi-sanksi-pencopotan-jabatan , [accessed 9 April 2023]

Kata Kunci

WTO
Local Content Requirements
TKDN
TRIMS
power plant
Pembangkit Listrik
English
Bahasa Indonesia

Cara Mengutip

Nurhayati, M. M. (2023). English. Unram Law Review, 7(2). https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i2.298

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] Books

[2] Mahmul Siregar, (2005) Perdagangan dan Penanaman Modal : Tinjauan terhadap Kesiapan Hukum di Indonesia dalam Menghadapi Persetujuan Perdagangan Multilateral yang Terkait dengan Peraturan Penanaman Modal, Medan : Universitas Sumatera Utara.

[3] Peter Van den Bossche dan Werner Zdouc. (2017) The Law and Policy of the World Trade Organization Text, Cases and Materials, Cambridge: Cambridge University Press.

[4] Journals

[5] Chilenye Nwapi. (2015). “Defining the “Local” in Local Content Requirements in the Oil and Gas and Mining Sectors in Developing Countries”, Law and Development Review 2015; 8(1): 187-216

[6] Holger P. Hester Meyer dan Laura Nielsen. (2014). “The Legality of Local Content Measures under WTO Law”, Journal of World Trade 48, no. 3 (2014): 553-592

[7] Muh. Risnain, (2018). “The Model of Policy and Regulation of Local Content Requirements in Indonesia”, PADJAJARAN Journal of Law Volume 5 Number 3 Year 2018.

[8] Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Tuni Caka Bawa Landra, (2015). “Penjabaran Standar Internasional TRIMS dan OECD dalam Ketentuan Hukum Penanaman Modal Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana, September 2015 Vol. 4, No. 3: 550-564

[9] Firdaus, (2014) “Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No.1.

[10] Regulations

[11] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

[12] Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

[13] Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57 Tahun 2006 tentang penunjukkan PT Surveyor Indonesia (PT SI) dan PT Superintending Company of Indonesia (PT Sucofindo)

[14] Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2017 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

[15] International Agreements

[16] General Agreement in Tariffs and Trade (GATT) 1994

[17] The General Agreement on Trade in Services (GATS)

[18] Trade-Related Investment Measures (TRIMs)

[19] International Reports

[20] World Trade Organization, ‘Reports of the Appellate Body’, Canada – Measures Relating to The Feed-In Tariff Program (DS426) (World Trade Organization, 2013).

[21] World Trade Organization, ‘Report of the Appellate Body’, India – Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Module (DS456), World Trade Organization, 2016).

[22] World Trade Organization, ‘Recourse to Article 21.5 of The DSU by India’, India – Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Module (DS456) (World Trade Organization, 2018).

[23] Thesis

[24] Denny Felano, “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 2.1 Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMS) Terhadap Pelaksanaan Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Sektor Minyak dan Gas Bumi di Indonesia”, (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2021)

[25] World Wide Web

[26] Caesar Akbar, “Luhut Sebut Pihak yang Tak Terapkan TKDN Bisa Diberi Sanksi Pencopotan Jabatan”, https://bisnis.tempo.co/read/1460657/luhut-sebut-pihak-yang-tak-terapkan-tkdn-bisa-diberi-sanksi-pencopotan-jabatan , [accessed 9 April 2023]