Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer
https://unramlawreview.unram.ac.id/index.php/ulrev

Articles

Vol. 7 No. 1 (2023): Unram Law Review(ULREV)

The Notary Role and Responsibility In Making The Deed Of Mixed Marriage

DOI
https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i1.256
Submitted
September 23, 2022
Published
2023-04-30

Abstract

Globalization have push marriage to be perform not only between Indonesian citizens but also may be done with foreigners. As it is known, through marriage could pooling the assets between the spouses which leads to the matter of ownership in the property whereas Indonesians cannot own land and buildings in Indonesia. Therefore, notary has a role in making authentic deed under the form of mixed marriage or also known as mixed marriage agreement. The purpose of this study is to examine and analyze the roles and responsibilities of a notary in making mixed marriage deeds. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, presenting cases in the form of decisions, and analysis. The results shows that there are problems related to the making of a mixed marriage deed made by a notary. These problems are in the form of a notary who does not provide legal counseling on the deed that the clients want to make (Indonesian citizens and citizens of a foreign country), does not translate or explain the deed if it appeared not understandable, and does not write it down at the end of the deed that a translation or explanation has been carried out because the present does not understand the language used written in the deed. In addition, with these problems, the strength of proof and the legal consequences of the act made by the notary are affected. Therefore, notaries in carrying out their positions must be guided by Notary Department Law.

 

 

References

  1. Books:
  2. Oemar Moechtar. Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta (Surabaya: University Press, 2017).
  3. Salim. Hukum Kontrak Teori & Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
  4. Journal Articles:
  5. Santoso. (2016). “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat.” Yudisia, 7(2): 413.
  6. Elfirda Ade Putri. (2021).“Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.” Jurnal Hukum Sasana 7(2): 231.
  7. Tengku Erwinsyahbana. (2012).“Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.” Jurnal Ilmu Hukum 3(1):7.
  8. Herni Widanarti. (2019). “Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak.” Diponegoro Private Law Review 4(1):164.
  9. Atika Sandra Dewi dan Isdiana Syafitri. (2022).“Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya.” Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan 5(1):179.
  10. Puti Ayu Cassandra. (2020). “Status Harta Kawin Dari Perkawinan Campuran Di Luar Negeri Yang Belum Dicatatkan Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 613/Pdt/2017/PT.DKI).” Jurnal Notary Indonesia 2(1):705.
  11. Ni Nyoman Maha Prami Saraswati Dewi dan I Nyoman Darmadha. (2018).“Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.” Jurnal Ilmu Hukum 4(3):2.
  12. Hanafi Arief. (2015). “Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Pemikiran 15(2):145.
  13. H. Enju Juanda. (2016). “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia.” Jurnal Ilmiah Galuhi Justisi 4(1):29.
  14. Agus Toni Purnayasa. “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik.” Jurnal Acta Comitas Hukum Kenotariatan 3(3):397-398.
  15. Depri Liber Sonata. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8(1):24.
  16. Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Gema Keadilan 7(1):25.
  17. Farida Novita Sari dan Umar Ma’ruf.“Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam.” Jurnal Akta 4(2):269.
  18. Rahmad Hendra.“Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru.” Jurnal Ilmu Hukum 3(1):3.
  19. Arya Bagus Khrisna Budi Santoso Putra dan I Made Dedy Priyanto. (2020). “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dengan Bahasa Asing.” Jurnal Acta Comitas Hukum Kenotariatan 5(3):528.
  20. I Komang Andi Darmawan, A.A Sagung Laksmi Dewi, and I PT GD Seputra. (2020).“Proses Permohonan Hak Pakai Atas Tanah Milik Pribadi Oleh Warga Negara Asing.” Jurnal Preferensi Hukum 1(1):53.
  21. Dedy Pramono. (2015). “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia.” Lex Jurnalica 12(3):251.
  22. Rahmadika Sefira Edlynafitri. (2015). “Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga.” Lex Privatum 3(1):114.
  23. Niru Anita Sinaga. (2019). “Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10(1):2.