![https://unramlawreview.unram.ac.id/index.php/ulrev](https://unramlawreview.unram.ac.id/public/journals/1/pageHeaderLogoImage_en_US.png)
Penelitian ini bertujuan untuk mepelajari dan menganalisis perlindungan konsumen data peribadi nasabah bank ditinjau dari POJK No. 6/POJK.07/2022 serta kasus kebocoran data pribadi nasabah Bank Syariah Indonesia dilihat dari POJK No.6/POJK.07/2022. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan bertujuan memperkuat aspek perlindungan konsumen, termasuk didalamnya perlindungan Data Peribadi Nasabah Bank sebagai konsumen jasa keuangan yang telah diatur dalam peraturan ini. Kasus kebocoran data Nasabah Bank Syariah Indonesia bisa dilanjutkan ke pihak hukum atas kebocoran data pribadi nasabah dalam layanan perbankan terhadap kejahatan cyber sesuai Pasal 1 POJK No.6/POJK.07/2022. PT. Bank Syariah Indonesia harus mengganti kerugian kepada Nasabah akibat dari kerusakan sistem dan perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai Pasal 11 POJK No.6/POJK.07/2022 tentang larangan pemberian data dan/atau informasi pribadi konsumen. Bank Syariah Indonesia harus bertanggung jawab atas kebocoran data nasabah tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, karena sanksi kebocoran data telah diatur pada pasal 3 ayat 3 POJK No.6/POJK.07/2022.