The Juridical Implication on Signature of a Notary or Official Land Deed on the Statement Certificate of Transfer of Rights of a Land and/ or Building or the Amendment of Bonding Agreement of Sale and Purchase of Land and/ or Building

  • Sumawati Sumawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  • Tunggal Anshari Setia Negara
  • R Imam Rahmat Safi’i
Keywords: Signature, Notary Public, Land Acquisition Official (PPAT), Statement Letter, Land Rights, Sale and Purchase Agreement

Abstract

This research journal discusses legal issues relating to the legal implications of Notary Public or Land Deed Officials (PPAT) in the declaration of transfer of land and / or building rights or the amendment of sale and purchase agreement on land and building to be reviewed from Appendix II of the Regulation of the General Director of Tax No. PER-18 / PJ / 2017. Based on Article 3 of the Regulation of General Director of Tax Number PER-18 / PJ / 2017 concerning Procedures of Research of Proof of Fulfillment of Tax Obligation of Income Tax on Transfer of Right to Land and / or Building and Sale and Purchase Agreement on land and / or building and its amendment, where the taxpayer or his / her proxy is required to submit a research request proof of the fulfillment of the obligation to deposit the income tax one of them by attaching the Statement of transfer of rights to the land and or building that has been filled completely and stamped, and a copy of proof of sale and / or receipt of cash in cash which has been signed by the party that transferred the right to the land. Therefore, the Notary or Officer of the Deed of Land (PPAT) as the official authorized to make the deed related to the transfer of land and / or building rights are required to participate in knowing and signing the Statement of Transfer of Land and / or Land Rights. Pursuant to this matter, this research aims to know and analyze authority and responsibility of Notary / PPAT in signing letter of transfer of right of land and / or building, and juridical implication of Notary / PPAT signature in the statement letter. The research method used by the writer is the statutory approach. Notary / PPAT does not need to be involved in the Letter of Declaration of the transfer of land and building rights, and the Notary Law does not mention any applicable sanctions.

References

Bibliography

Ahmad Laduni Arif Rahman and Rusdianto Sesung.(2017). The Authority of the Honorary Regional Notary Assembly in Relating to Inspection of Notary of Move of Position Area by Law Enforcement Officer, Unram Law Review Volume 1, Issue 2 October 2017.

Permana Y.S,Salim Hs, A.Munandar. (2017). Responsibility Of The Notary In The Depository Of Land Ownership Certificate Within A Graduallyselling-Purchasing Alliance. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 5(3), 448-462.

Pertiwi, E. (2018). The Notary Responsibility on Nominee Deed Which Contain Against The Law Actions By The Parties. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 6(2), 245-258.

Pieter Latumaten, Kebatalan dan Degredasi Kekuatan Bukti Akta Notaris SertaModel Aktanya,Makalah yang disampaikan pada Kongres XX IkatanNotaris Indonesia di Surabaya, 2009.

Laws and Regulations
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

KitabUndang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262.

Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263.

Undang-UndangNomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893.

Undang-UndangNomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4914.

Peraturan `Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan / atau Bnagunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 702 K/Sip/1973, 5 September 1973.
Published
2019-04-30